Kepala Dinas PMD: Optimis semua desa di Kudus mampu kembangkan BUMDes

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) berkomitmen untuk mendukung dan mendampingi desa-desa membentuk BUMDes. Pemkab Kudus berharap jumlah BUMDes terus bertambah. Target pada 2024, ada 123 desa yang memiliki BUMDes.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Adi Sadhono optimistis seluruh desa di Kabupaten Kudus bisa membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Buktinya, banyak BUMDes yang bisa memetakan potensi desa. Sebut saja BUMDes Sapto Karyo Manunggal Mijen yang mampu menjadikan parkir dan sampah sebagai mesin mencetak uang. Tak heran, BUMDes satu ini sudah mampu menyetor PADes. Tak hanya itu, BUMDes Wonorekso Wonosoco juga terus berinovasi mengembangkan potensi wisata dan berhasil.

Hal ini tentu saja tak lepas dari upaya Pemkab Kudus untuk mendukung desa-desa untuk mendirikan BUMDes. Dukungan itu dibuktikan dengan pendampingan mulai dari pemetaan potensi desa hingga pembuatan laporan keuangan. Berikut petikan wawancara bersama Kepala PMD Kudus, Adi Sadhono Murwanto, pada 5 April 2023.

Berapa jumlah BUMDes di Kabupaten Kudus?

Sesuai data, saat ini ada 80 BUMDes. Namun saat ini ada 13 desa yang sedang proses pengajuan. Harapannya tahun ini lolos semua.

Apa upaya Pemkab Kudus untuk mendorong berkembangnya BUMDes?

Pertama kami mulai dengan pemetaan potensi desa. Sebab setiap desa memiliki potensi yang berbeda. Setelah pemetaan potensi, kami arahkan untuk memilih jenis usaha yang akan dikelola.

Contohnya di Desa Pedawang. BUMDes Sidomakmur Sejahtera (Simase) Pedawang, Bae, Kudus mulanya mengembangkan eduwisata kebun nanas seluas 1 hektare. Kemudian mulai mengolah nanas-nanas itu menjadi produk UMKM yang siap pasar. Produknya beragam, mulai dari teh, sirup, manisan, kerupuk, hingga keripik nanas. Selain itu ada olahan lain seperti tiwul nanas dan garang asem nanas.

Kedua, kami beri pendampingan. Pendampingan ini kami arahkan untuk mengusulkan dan mengawal pendanaan melalui musyawarah desa (Musdes). Tak hanya itu, Pemkab Kudus juga akan mendampingi proses pengajuan badan hukum, mulai dari mengurus administrasi ke Kementerian Desa dan penetapan hukumnya di Kemenkumham.

Selain dari Pemkab Kudus, PT Djarum juga membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan, tata usaha, manajemen, pengelolaan aset, hingga laporan keuangan. Selain itu, Pemkab Kudus juga memberi pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus

Ketiga, kami melakukan monitoring perkembangan BUMDes. Monitoring ini untuk meminimalisasi kemandekan BUMDes. Sebab banyak BUMDes yang tiba-tiba berhenti karena tidak ada SDM dan modal.

Apa saja potensi dari BUMDes di Kudus?

Potensi masing-masing desa tentu saja berbeda-beda. Ada yang pariwisata, perdagangan, sampah, hingga jasa. Semuanya bisa dijadikan unit usaha untuk mendapatkan profit.

Saat ini beberapa desa mulai fokus mengembangkan wisata religi. Salah satunya di Desa Kajar. Usaha itu kami dukung. Sebab potensi wisata religi di Kabupaten Kudus sangat baik. Contohnya Menara Kudus.

Selain pariwisata, juga ada potensi perdagangan hingga jasa. Misalnya saja BUMDes Sapto Karyo Manunggal Mijen. BUMDes ini memang tidak memiliki potensi wisata. Namun, mereka justru mendapatkan profit dari hasil bekerja sama dengan pihak ketiga dan mengelola pasar serta parkir. BUMDes Sapto Karyo Manunggal Mijen juga berhasil mendapatkan Juara Harapan II dalam Nugraha Karya Desa Brilian se-Indonesia. Harapannya ada BUMDes lain yang mengikuti jejak BUMDes Mijen ini.

Apa saja pelatihan yang diberikan kepada BUMDes?

Kalau dari Pemkab Kudus fokus pada pelatihan pembuatan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Dalam pendampingan ini, kami dibantu PT Djarum.

PT Djarum aktif memberi bimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan aset, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, bisnis plan, hingga regulasi BUMDes. Setiap tahun, PT Djarum akan menyeleksi BUMDes yang akan didampingi. Bagi BUMDes yang belum terpilih akan kami dampingi.

Bimtek dari PT Djarum dilaksanakan 7 kali. Jadi betul-betul didampingi dengan maksimal. Terbukti, BUMDes-BUMDes yang sudah ditangani PT Djarum sudah menghasilkan PADes seperti BUMDes Wonosoco, BUMDes Bae, BUMDes Ngemplak dan beberapa BUMDes lainnya.

Apakah Pemkab Kudus membantu permodalan?

Sebelum membahas modal, yang diperlukan BUMDes untuk berkembang itu ada dua: pertama, semangat. Kedua, mindset bisnis. Nah kalau kedua itu sudah ada barulah mengajukan anggaran melalui musyawarah desa (Musdes). Nanti dibantu menggunakan APBDes. Nah untuk nominalnya bervariasi, menyesuaikan dengan kesiapan dari BUMDes. Sebab setiap desa memiliki anggaran dan kebutuhan berbeda-beda.

Nah setelah mendapatkan modal, BUMDes harus memaksimalkan modal itu agar bisa balik modal dan bisa menyetor PADes. Intinya mindset-nya harus profit. Sebab ini bisnis.

Apa upaya Pemkab Kudus agar BUMDes mampu menghasilkan PADes?

Kami memiliki tim khusus untuk mendampingi BUMDes. Tim khusus ini akan memantau hasil pemetaan potensi desa sekaligus pemilihan unit usaha yang dikelola BUMDes.

Bagi BUMDes yang baru memulai akan dikawal total. Sedangkan (BUMDes) yang berjalan akan didorong untuk memaksimalkan PADes dengan menambah unit usaha.

BUMDes mana saja yang sudah menghasilkan PADes?

Ada beberapa seperti BUMDes Sapto Karyo Manunggal Mijen, BUMDes Wonorekso Wonosoco, BUMDes Utama Karya Rahtawu, BUMDes Murakabi Gondosari, hingga BUMDes Makmur Mandiri Garung Lor, Kaliwungu. Saat ini ada beberapa BUMDes yang sudah setor PADes meski nominalnya masih sedikit.

Apa harapan untuk BUMDes di Kabupaten Kudus?

Insyaallah di tahun 2024, 123 desa sudah memiliki BUMDes. Pada 2025, harapan kami 123 BUMDes tersebut sudah berbadan hukum.

Kami juga berharap BUMDes yang sudah terbentuk mengembangkan usaha melalui potensi yang ada di desa. Untuk pengelolaan akan kami fasilitasi dengan pelatihan. Sebab BUMDes merupakan satu motor untuk ekonomi kerakyatan dan juga membawa multiplier effect khususnya bagi BUMDes dan ekonomi di desa.