Pelatihan dan permodalan: komitmen Bupati Kudus kembangkan BUMDes

Bupati Kudus HM Hartopo bermimpi seluruh desa di Kabupaten Kusus bisa mandiri. Salah satu kemandirian yang dimaksud yakni desa-desa di Kabupaten Kudus bisa mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga menghasilkan PADes. Mimpi itu rupanya sedikit demi sedikit mulai terwujud. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya jumlah BUMDes di Kabupaten Kudus.

Tak hanya itu, beberapa BUMDes sudah mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga bertambah. Beberapa BUMDes berhasil memberikan PADes seperti: BUMDes Makmur Mandiri Garung Lor, BUMDes Murakabi Gondosari, BUMDes Utama Karya Rahtawu, BUMDes Wonorekso Wonosoco, dan BUMDes Sapto Karyo Manunggal Mijen. Terwujudnya mimpi ini tentu saja tak lepas dari upaya Pemkab Kudus yang merawat BUMDes di Kabupaten Kudus.

Berikut petikan wawancara bersama Bupati Kudus Hartopo pada 8 Januari 2023.

Apa saja potensi BUMDes yang perlu dikembangkan?

Salah satu yang perlu dikembangkan yakni pengelolaan sampah. Masih banyak desa yang belum memaksimalkan potensi ini. Padahal jika dikelola dengan baik, pendapatan dari pengolahan sampah cukup banyak. Selain mengambil dan memilah, desa juga bisa mengolah sekaligus mendaur ulang sampah. Dengan pengelolaan yang baik, dampak buruk dari sampah bisa diatasi, tidak hanya lingkungan, kesehatan, ekonomi, tetapi juga sosial. Selain sampah, desa juga perlu mengembangkan potensi desanya, seperti wisata, perdagangan, produk UMKM, pengelolaan air minum, budidaya tanaman dan ternak, dan internet. Saya yakin semua bisa dikembangkan, asal desa mau berusaha.

Apa upaya Pemkab Kudus mendorong berkembangnya BUMDes?

Pertama, kami mulai dengan (kriteria_red.) memilih direktur BUMDes. Sebab tonggak berjalannya BUMDes juga dilihat dari kinerja direkturnya. Maka, kami mendorong, pilih direktur BUMDes yang benar-benar berkompeten, kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan manajemen yang baik. Kedua, kami mendampingi dan memantau administrasinya, potensi apa saja yang bisa digali, hingga manajemen BUMDes. Kami dorong agar potensi bisa bisa dimanfaatkan. Misalnya Desa Rahtawu, kami dorong untuk memaksimalkan wisata alamnya. Begitu juga desa lainnya. Harapanya mereka bisa memaksimalkan potensi desa.

Apa upaya Pemkab Kudus agar BUMDes mampu menghasilkan PADes?

Semua desa sebetulnya mampu mandiri dan menghasilkan PADes (melalui BUMDes _red.). Sayangnya, saat ini baru beberapa yang mampu. Untuk mendorong BUMDes, kami melakukan penampingan hingga pelatihan. Pada proses pendampingan, kami memiliki tim khusus untuk mengawal teman-teman BUMDes. Tim ini juga membantu proses adminstrasi hingga mendorong BUMDes untuk berbadan hukum. Sebab dengan sertifikat badan hukum, BUMDes akan lebih mudah mengembangkan usahanya.

Pendampingan ini penting dilakukan, sebab banyak BUMDes yang belum memiliki rencana matang dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, BUMDes juga belum mampu melihat potensi yang layak untuk dikembangkan. Soal manajemen juga demikian. Banyak BUMDes yang belum bisa membuat laporan keuangan, membuat program kerja, hingga laporan pertanggungjawaban.

Tak hanya tim dari pemkab, kami juga dibantu PT Djarum yang concern dalam mengembangkan BUMDes di Kabupaten Kudus. PT Djarum membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan, pelaporan keuangan, tata usaha, hingga cara mengelola aset desa. Selain itu kami juga memberi pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

Apa saja pelatihan yang diberikan?

Pelatihannya bermacam-macam. Salah satunya untuk mengembangkan usaha produk makanan. Mulai dari cara membuat makanan, cara mengemas produk agar menarik pembeli, sekaligus promosi produknya. Selain itu, kami juga ada pelatihan komputer dan desain. Dengan keterampilan itu, kami harap teman-teman BUMDes bisa memanfaatkan dan mengaplikasikan.

Dari segi modal, apakah Pemkab membantu permodalan?

Penyertaan model untuk BUMDes bisa berasal hibah swasta, dana dari pusat, provinsi, maupun kabupaten yang dicairkan melalui APBDes. Selain itu, penyertaan modal bisa diperoleh dari hasil kerja sama dengan pihak swasta.

Selama ini, modal disokong oleh pemerintah desa dengan menggunakan APBDes. Untuk nominalnya tentu saja bervariasi, menyesuaikan dengan kesiapan dari BUMDes. Sebab jika BUMDes belum siap dan tidak berorientasi pada profit, dikhawatirkan modal tidak kembali. Maka, beberapa pemerintah desa memulainya dengan memberi modal kecil terlebih dahulu.

Ke depan, kami akan maksimalkan pengusulan penyertaan modal melalui pokok pikiran (pokir) DPRD Kudus.

Apakah Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran untuk mendukung BUMDes?

Ya, jelas. Kami ada anggaran Rp16 miliar. Anggaran ini untuk sosialiasi hingga pelatihan di BLK Kudus. Jadi silakan mendaftarkan diri dan ikuti pelatihannya. Manfaatkan kesempatan ini dan menyiapkan diri praktik.

Selain itu, kami juga akan mendukung BUMDes dengan memperbaiki infrastruktur di Kudus. Sebab, infrastruktur sangat penting untuk mobilitas dan akses perekonomian.

Apa harapan untuk BUMDes di Kabupaten Kudus?

Harapannya BUMDes bisa memanfaatkan potensi desanya sekaligus bisa menghasilkan PADes. Untuk desa-desa yang belum, kami berharap bisa menyusul desa lain yang sudah memiliki BUMDes.

Jika dikembangkan dengan baik, BUMDes akan berdampak signifikan pada ekonomi hingga percepatan pembangunan desa.