Sistem peringatan dini terbengkalai di Jabodetabek

Selain upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, upaya deteksi bencana dengan peralatan teknologi tinggi untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam akan terjadi adalah hal krusial. Mirisnya di negeri rawan bencana ini, sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) masih merupakan barang langka. Padahal EWS sudah dituangkan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Khusus banjir, ada Integrated Flood Early Warning System (iFEWS) yang terdiri dari empat sensor. Sensor tinggi muka air sungai, sensor tinggi air waduk atau embung, sensor curah hujan, dan sensor muka air tanah.

Nasi telah menjadi bubur. Sebagian wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) terendam banjir sejak 1 Januari 2020. Bekasi termasuk yang paling parah terdampak.

Data Potensi Desa (PODES) 2018 yang diolah Lokadata mengungkap, dari 56 kelurahan di Kota Bekasi baru 14 persen memiliki EWS. Sementara di Kabupaten Bekasi angkanya hanya 13 persen.

Namun, sebenarnya ini bukan kondisi yang terburuk. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang adalah tiga daerah dengan persentase keberadaan EWS terendah di area Jabodetabek.

Kepulauan Seribu, Kota Bogor, dan Kota Jakarta Timur adalah tiga wilayah dengan cakupan sistem peringatan dini terbaik. Itupun baru 25 hingga 33 persen saja dari seluruh kelurahan di wilayah tersebut.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 4 Januari 2020 tercatat 1.317 rumah rusak berat, 7 rumah rusak sedang dan 544 rumah rusak ringan. Terdapat 5 fasilitas umum rusak berat, 3 fasilitas pendidikan rusak ringan dan 2 rusak sedang, 2 fasilitas peribadatan rusak sedang dan 24 jembatan mengalami rusak berat.

Jangankan mitigasi bencana, peringatan dini saja belum merata. Agaknya ungkapan lama perlu kembali diingat, “Sedia payung sebelum hujan.”

* Tulisan pernah ditayangkan pada laman Lokadata.id pada 07/01/2020