Merawat alam, mendulang rupiah

Tak lama setelah terpilih menjadi Kepala Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 2013, H. Mohammad Subur, 57 tahun, langsung gerak cepat membuat sejumlah terobosan program memajukan desanya.

Pertama, menyatukan suara warga yang terpecah setelah Pilkades, kemudian program pengembangan dan wisata bambu yang sudah ada, namun tidak terurus di lahan milik desa yang luasnya mencapai 36,8 Ha.

“Kalau saya tidak bisa menggandeng warga yang tidak puas dengan hasil pemilihan. Sebagus apapun program saya tidak akan maksimal tanpa dukungan mereka,” kata Subur saat dihubungi Lokadata, Jumat (26/02/2021).

Menurut Subur kendala terbesar kepala desa sebelumnya adalah bagaimana menyatukan suara dalam pemanfaatan aset desa. Butuh strategi khusus untuk menyelesaikan semua itu dan harus menguntungkan bagi semua pihak.

Desa Sanankerto berada di sebelah selatan pusat Kota Malang yang jaraknya sekitar 33 km. Kini identik dengan Wisata Boon Pring Andeman. Wisata alam hutan bambu yang dilengkapi dengan aneka wahana seperti, kolam renang, embung, pasar rakyat, ruang pertemuan, hingga area outbond.

Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sanankerto, Samsul Arifin, 68 tahun, mengatakan wisata hutan bambu atau Boon Pring berada di bawah pengelolaan BUMDes. BUMDes Sanankerto resmi berdiri pada Februari 2017 dan kini memiliki lini usaha pariwisata, pengelolaan air bersih, koperasi dan toko.

“Saat ini mayoritas pendapatan BUMDes berasal dari wisata Boon Pring, selebihnya masih dalam tahap pengembangan dan proses,” kata Samsul, kepada Lokadata, saat dihubungi, Kamis (25/02/2021).

Wisata Boon Pring setiap pekan ramai pengunjung, terutama dari wilayah Malang dan sekitarnya. Samsul memperkirakan sekitar seribuan pengunjung dalam seminggu yang puncaknya pada akhir pekan.

Sedangkan untuk tiket masuk Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Itu belum termasuk untuk penyewaan perahu, bola air, hingga fasilitas gazebo dan ruang pertemuan, serta wahana lainnya.

Sejak dibuka pada 2017, menurut Samsul jumlah pengunjung meningkat setiap tahunnya, demikian juga dengan omzet yang didapatkan. Pada 2017 omzetnya mencapai Rp994 juta, pada 2018 sekitar Rp2,8 miliar, tahun 2019 sekitar Rp5,1 miliar, dan pada 2020 setelah pandemi Covid-19 jumlah omzetnya turun menjadi Rp2,7 miliar.

“Protokol kesehatan jadi syarat utama kami. Baliho peringatan protokol kesehatan kami pasang dari parkiran, pintu masuk, hingga ada petugas yang keliling di dalam yang mengingatkan dan Pemkab memberikan izin serta rutin memantau di lokasi,” ujar Samsul.

Sedangkan dari sisi sumbangan BUMDes ke Pendapatan Asli Desa (PADes) cukup signifikan. Pada 2017 BUMDes Sanankerto menyumbangkan PAD sebanyak Rp80 juta; 2018 mencapai Rp445 juta; 2019 sekitar Rp615 juta; dan pada 2020 mencapai Rp320 juta.

Naik turunnya sumbangan PAD itu, menurut Samsul ditentukan oleh beberapa hal. Seperti pengembangan usaha, gaji karyawan, perawatan, dan dana darurat lainnya. Saat ini karyawan tetap BUMDes Sanankerto mencapai 42 karyawan dan puluhan pekerja lepas dan masih digaji meski kondisi pandemi melanda.

Lebih lanjut Samsul menjelaskan, gaji karyawan tetap BUMDes mengikuti aturan standar UMK Kabupaten Malang sekitar Rp2,5 juta per bulan atau sekitar tiga juta dalam dua tahun terakhir. Sedangkan pekerja lepas mengikuti jumlah jam kerja ditambah dengan uang makan dan upah pokok. “Minimal dapat Rp1,7 juta per bulan kalau pekerja lepas yang kerja dari pagi sampai jam 12 siang,” ujar Samsul.

Keberadaan BUMDes, bagi Samsul harus benar-benar bermanfaat bagi semua warga. Dia mencontohkan bagaimana sumbangan ke PADes yang oleh desa dibagikan ke masing-masing Rukun Tetangga (RT) setiap tahunnya. Kemudian pelibatan Karang Taruna dan pembiayaan perawatan hutan bambu dan biaya pendidikan/pelatihan bagi kader Kelompok Tani Boon Pring yang ditugaskan mempelajari tentang bambu dan pemanfaatannya.

Ketua Karang Taruna Desa Sanankerto, Azik Rifan, 30 tahun, mengakui keberadaan wisata Boon Pring yang dikelola BUMDes memiliki banyak manfaat bagi warga dan pemuda setempat. Mulai munculnya sejumlah pedagang di area wisata hingga adanya pekerjaan baru bagi Karang Taruna.

Azik menjelaskan, sebelum ada wisata lebih banyak aktivitas negatif yang dilakukan pemuda dan tingginya pengangguran. Sekarang malah diberdayakan, misal dengan adanya usaha EO Wedding, outbond dan acara yang berlangsung di Boon Pring dan acara warga.

Tugas lainnya, karang taruna juga diminta menyiapkan calon tenaga kerja dari muda-mudi yang belum memiliki kesempatan kerja. Kemudian karang taruna juga diminta untuk menyiapkan warga yang akan berjualan di Pasar Rakyat, mulai dari bagaimana melayani calon pembeli hingga display jualan yang sepenuhnya diisi oleh warga dari Sanankerto.

“Misal BUMDes butuh tenaga untuk wisata Boon Pring, kami diminta untuk mencari dan melatih mereka sebelum kerja di BUMDes yang mengurus wisatanya,” kata Azik kepada Lokadata, Sabtu (27/02/2021).

Hal unik lainnya menurut Azik adalah pedagang yang berada di area wisata Boon Pring sepenuhnya dari warga dari masing-masing RT. Saat ini terdapat lima Rukun Warga (RW) dan 23 RT. Untuk membuat kesempatan yang sama bagi semua RT, maka dibuatlah 23 gazebo yang dikelola oleh masing-masing RT.

Selain dari pendapatan pengelolaan tempat berjualan, pihak RT juga mendapatkan pembagian dari sumbangan PAD dari BUMDes. Jumlahnya mencapai 5 persen dari PAD yang disumbangkan BUMDes. “Jika dulu saat hajatan desa, warga diminta patungan, kini malah sebaliknya, RT mendapatkan bagian. Walaupun jumlah itu kecil, setidaknya warga puas dengan perkembangan saat ini,” ujar Azik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Malang, Drs. Suwadji., S.IP M.Si, 54 tahun, mengakui ada perubahan di Sanankerto, setelah adanya keberadaan BUMDes. Terutama dari status desa tertinggal sebelumnya kemudian menjadi desa maju.

Indikatornya jelas menurut Suwadji, mampu membuka lapangan kerja bagi warga dan PAD bagi desa, ada sinergi dengan UMKM, konservasi lingkungan dan ekowisata, serta bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Semangat Undang-undang Desa itu jelas tujuannya, desa bisa mandiri dan bisa dilakukan. Jika desa aktif kami di pemerintahan cepat dalam hal dukungan dan pembinaan,” kata Suwadjid kepada Lokadata, Sabtu (27/02/2021).

Jeli dan kreatif memanfaatkan peluang serta aktif mencari dukungan, menurut Suwadji, kunci kemajuan Desa Sanankerto. Tidak mengherankan jika selama ini mendapatkan banyak perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat, Kementerian Desa, Pemerintah Kabupaten, dan sejumlah pihak swasta lainnya.

Dalam catatan Dinas PMD Kabupaten Malang 2021, dari 378 desa yang ada baru 304 desa yang memiliki BUMDes. Ada 79 BUMDes dengan status maju dan mandiri, BUMDes Sanankerto masuk di dalamnya.

Dengan semua capaian itu, Desa Sanankerto juga mendapatkan beberapa penghargaan. Misalnya Juara I Lomba BUMDes Tingkat Provinsi Jawa Timur 2018, penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata.

Menyulap hutan bambu yang terbengkalai

Subur mengenang, sekitar 1994 desanya identik dengan desa tertinggal. Tidak hanya dari sisi pendapatan warganya yang banyak menjadi buruh tani, juga fasilitas umum seperti jalan beraspal belum ada. Kini kebalikannya, menjadi tujuan wisata juga menjadi lokasi studi banding sejumlah desa hingga riset bambu dari berbagai kampus.

Hutan bambu itu, menurut Subur, terbengkalai dan belum dikelola maksimal dan tempat warga mengambil rumput untuk ternak. Kawasan itu adalah sumber air bersih dan irigasi yang mengairi Sanankerto dan tiga desa tetangga yakni, Sananrejo, Sanankerto, dan Pagedangan.

Dukungan pertama warga didapatkan dengan terbentuknya kelompok tani bambu. Kelompok yang akan menjadi ujung tombak perawatan dan pengembangan tanaman bambu.

“Tidak bisa kalau hanya mengandalkan pola lama. Mengandalkan bambu yang sudah ada, harus ada ilmu dalam mengembangkanya. Kalau bisa menjadi museum bambu terlengkap di Indonesia,” ucap Subur, berharap.

Mewujudkan semua itu, menurut Subur harus menggandeng banyak pihak, mulai dari warga, pemerintah daerah, swasta, hingga kampus. Untuk menarik perhatian semua pihak itu, pihak desa mengadakan acara hajatan besar desa dalam bentuk syukuran desa dengan konsep 1001 tumpengan dan atraksi kesenian tradisional di kawasan hutan bambu pada 2015. Kini acara itu menjadi acara rutin tahunan setiap Agustus.

Dalam acara itulah Subur menjelaskan tentang visinya membuat museum bambu dan konsep wisata. Tak lama setelah acara selesai, sejumlah bantuan mulai mengalir dari berbagai pihak.

Seperti alat berat dari Balai DAS Sungai Brantas untuk pengerukan embung yang sudah dangkal. Kemudian bibit bambu dan benih ikan dari dinas kabupaten, hingga pendanaan pembersihan wilayah dari sebuah bank di Malang. Serta bantuan perahu untuk keamanan di embung dari Bupati Malang saat itu.

“Ternyata kalau kita aktif ke mereka tidak sulit juga. Tapi kita harus mampu meyakinkan mereka, kalau apa yang akan kita buat itu bisa dilaksanakan, bukan sebatas omongan, dan bermanfaat bagi banyak orang,” ujar Subur.

Selain menggandeng banyak pihak, menurut Subur, dia sering studi banding dengan mengunjungi desa-desa yang maju dan sukses dalam pengelolaan alam dan sumber daya pendukungnya. Seperti di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta dan sejumlah desa lainnya di Jawa Timur.

Saat ini pemanfaatan area hutan bambu Boon Pring hanya sepertiga dari 36,8 Ha dari luas total. Itupun sudah termasuk area parkir kendaraan yang luasnya mencapai 2,5 Ha dan mampu menampung puluhan bus dan ratusan mobil dan kendaraan bermotor pengunjung.

Sedangkan jumlah jenis bambu di area Boon Pring mencapai 114 jenis bambu dari berbagai wilayah di Indonesia dan beberapa dari negara di Asia. Setiap tahun kader kelompok tani dan pemuda dikirimkan jika ada pelatihan tentang pengembangan dan pengelolaan bambu.

Subur mengaku, sejak awal dia sudah menggandeng dan bekerja sama dengan ahli taksonomi bambu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yakni Prof. Elizabeth Anita Widjaja. Selain itu embung air yang ada di kawasan Boon Pring saat ini juga sebagai tempat pembiakan sejumlah ikan tawar endemik di Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 22 ikan endemik.

Menurut Subur, menjaga hutan bambu adalah prioritas utamanya. Capaian omzet BUMDes dan dampaknya bagi desa baru awalan saja. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, hingga periode kedua pemerintahan sebagai kepala desa (2019-2025).

“Wisata itu identik dengan sampah, belum lagi karena ada pandemik dan pengunjung berkurang. Iya itu yang harus kami benahi, bagaimana mengelola sampah dengan baik. Jangan kira sudah omzet miliaran sudah sukses? Masih ada masalah lain yang menunggu lainnya, seperti mengelola dan membuat produk dari bambu,” ujar menjelaskan Subur sambil tertawa.

Pengolahan bambu saat ini masih belum dimaksimalkan, karena masih berfokus pada konservasi dan budidaya bambu. Menurut Subur, dia sudah meminta BUMDes agar fokus melatih warga dalam produksi barang dari bambu. Produknya seperti gelas dan sendok dari bambu, tusuk sate, dan sumpit. Itu pun masih dalam jumlah terbatas.