Lika-liku usaha air minum kemasan BUMDes Labangka Barat

Pada mulanya adalah bidikan terhadap potensi biasa: air. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rawa Mukti Labangka Barat melihat kemungkinan untuk memanfaatkan water treatment plant (WTP), instalasi pengolahan air di desa. BUMDes ingin memanfaatkannya menjadi usaha air minum kemasan.

Potensi WTP di Desa Labangka Barat memang menjanjikan. Sejak 2014, sumber air di desa ini memproduksi air yang cukup bersih dengan kapasitas 5 liter per detik. Desa hanya perlu menambahkan sejumlah alat penjernih tambahan termasuk alat pengemasan.

Awal mula pembangunan pabrik air kemasan ini, setelah melihat adanya potensi air water treatment plant (WTP) yang sangat cukup bagus di wilayah tersebut. Pengolahan air dalam bentuk kemasan diproyeksikan akan memberikan nilai tambah kepada potensi desa yang berjarak satu jam dari Pelabuhan Feri Penajam ini.

Ide usaha ini kemudian diangkat dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2018. “Kita sampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kita mengolah akan potensi desa dengan mendirikan pabrik air dalam kemasan,” terang Kepala Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Joko Sadyono saat ditemui Kanal Desa (12/10/2021).

Pada 2018 dan 2019, desa langsung menggelontorkan penyertaan modal kepada BUMDes untuk mendirikan pabrik air minum kemasan ini. Proyek pembangunan pun dimulai pada awal Januari 2019. Peletakan batu pertama pembangunan pabrik dilakukan langsung oleh Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud. Pada Agustus 2019, pembelian mesin pun dilakukan, sekaligus proses instalasi oleh pihak teknisi.

Pabrik ini berdiri di lahan seluas seperempat hektar. Sementara bangunan pabrik dan sumur 10x20 meter persegi. BUMDes juga merencanakan pembangunan gudang penyimpanan sekaligus pengembangan pabrik.

Total penyertaan modal untuk investasi unit usaha ini sebesar 2,4 miliar rupiah yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD). Senilai Rp1,3 miliar terserap untuk pembangunan pabrik dan mesin pengemasan. Sisanya untuk pengurusan perizinan dan biaya-biaya operasional lainnya.

Pabrik air kemasan BUMDes ini diproyeksikan berproduksi 1.800 dus per hari. Satu dus berisi 48 gelas air minum kemasan 220 ml dihargai Rp18 ribu per dus. “Harganya masih bersaing dibandingkan produk lainnya,” papar Joko.

Sebagai catatan, Di Penajam Paser Utara harga produk air minum kemasan bermerek mencapai Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per dus.

Dari hantaman pandemi sampai soal perizinan

Saat BUMDes baru saja memulai usaha, gelombang pandemi Covid-19 menghantam tanah air di 2020. Imbasnya turut dirasakan di daerah. Apalagi saat itu instruksi Menteri Desa sangat jelas, agar dana desa dimaksimalkan untuk penanganan pandemi.

“Tahun 2021 ini pun Dana Desa masih dialokasikan ke Covid-19. Modal yang sudah masuk kemarin baru cukup bangun pabrik dan mesin,” paparnya.

Tak hanya permasalahan Covid-19, pabrik yang sudah ditarget akan beroperasi ini pada akhir 2019, itu pun tak kunjung beroperasi lantaran perizinannya belum lengkap.

Joko menyebut dalam pengoperasian pabrik, ada beberapa perizinan yang harus dipenuhi. Yakni izin prinsip, izin industri, izin mendirikan bangunan (IMB), Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya pemantauan lingkungan (UKL - UPL) dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Untuk UKL - UPL baru selesai di bulan Juli 2021. Ternyata itu prosesnya cukup lama, hampir dua tahun. Seluruh perizinan yang lain itu sudah selesai. Saat ini yang belum keluar tinggal (izin edar) BPOM,” tambah Joko.

Selain itu, pendaftaran hak paten atas merek air minum kemasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan pihak BUMDes selaku pengelola pabrik tersebut, terpaksa hingga tiga kali bolak-balik mengganti nama.

Awalnya BUMDes Labangka Barat ini memberi nama air minum kemasannya dengan nama “Danum” akan tetapi ditolak lantaran sudah ada yang menggunakan nama tersebut. Selanjutnya kembali dilakukan perubahan sedikit dengan menambahkan huruf "d" di awalan namanya menjadi “d’Danum”. Tetapi, lagi-lagi nama ini ini ditolak pihak Kemenkumham.

Melihat nama-nama yang diajukan ditolak, akhirnya mereka sepakat membuat merek “Prudes” singkatan dari Produk Unggulan Desa. Kali ini, usulan nama unik ini langsung diterima oleh Kemenkumham dan berhak untuk dipatenkan.

Diakui Joko, kendala yang dialami BUMDes dalam mengurus perizinan lantaran baru pertama kali mengurus dan tidak mempunyai rujukan. Bahkan dalam pengurusan izin UKL - UPL hampir 2 tahun baru selesai.

“Contohnya, saat kami ajukan UKL - UPL, kami ketahui ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat kami lakukan pengajuan. Harus menyelesaikan izin-izin yang dahulu sebagai persyaratannya,” kata pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Labangka Barat sejak 2018 ini.

Meski melenceng dari target, akan tetapi Joko Sadyono bersama Ketua BUMDes Suyono, Direktur PT Tirta Mukti Mandiri Reni Sahyu selaku pengelola unit usaha menargetkan di awal 2022 bisnis ini akan beroperasi. Jika target ini tercapai, ini akan menjadi pabrik air minum kemasan pertama yang di Kalimantan Timur yang dikelola oleh BUMDes.

“Ternyata, mendirikan pabrik air minum kemasan tidak segampang yang kami bayangkan. Karena banyak perizinan yang harus dipenuhi,” ucap Joko.

Menyasar pangsa pasar lokal

“Pabriknya sudah siap beroperasi. Kami juga beberapa kali lakukan uji coba. Hanya saja belum bisa dioperasikan karena BPOM-nya belum keluar. Kemudian kebutuhan anggaran untuk operasional pabrik dari APBDes selama dua tahun terakhir ini difokuskan untuk penanganan Covid-19. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa dioperasikan pabrik ini,” harap Joko.

Nantinya setelah beroperasi, pangsa pasar yang akan disasar terlebih dahulu adalah lingkungan pemerintahan Kabupaten PPU. Joko menyebut, bupati Penajam Paser Utara berjanji akan membantu dalam proses pemasaran produk air kemasan ini.

Pertama-tama, bupati akan menyurati semua SKPD, sekolah dan desa di wilayahnya. Mereka akan diminta memanfaatkan penggunaan air minum kemasan produk lokal dari Desa Labangka Barat yakni Prudes.

BUMDes memproyeksikan, 60 persen produksi air kemasan Prudes ini akan masuk ke lingkungan pemerintahan. Sedangkan sisanya akan dijual ke masyarakat umum.

Dalam hitungan kasar, produk air minum kemasan ini diproyeksikan memperoleh laba Rp800 juta per tahun. Margin antara biaya produksi dengan asumsi penjualan produk air kemasan 1.000 dus per hari.

Selama tiga bulan pertama, mereka menargetkan memproduksi 75 ribu dengan penjualan sekitar Rp1,3 miliar. Margin antara pendapatan dengan biaya produksi diperkirakan sebesar Rp200 juta.

“Sehingga ditargetkan selama setahun setidaknya memperoleh keuntungan sebesar Rp800 juta,” ungkap Joko.

Dari spesifikasi mesin yang dimiliki BUMDes sendiri, setiap harinya BUMDes dapat memproduksi sekira 1.000 dus air kemasan gelas. “Selain gelas, kami ada juga botol. Namun produksinya masih manual, jadi produksi per harinya tidak banyak,” sebutnya.

Dari analisis rugi-laba, unit usaha ini diperkirakan dapat memberikan pemasukan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) Labangka Barat sekitar Rp1 miliar per tahun.

Melihat potensi positif ini, pemerintah desa bersama BUMDes tengah merencanakan untuk melempar saham ke masyarakat. Selain untuk tambahan perkiraan kebutuhan modal sebesar Rp1,1 miliar, penjualan saham ini juga diniatkan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap usaha ini.

“Untuk meningkatkan rasa memiliki makanya kita ajak menyertakan modal,” kata Joko.

Rencananya, satu lembar saham dijual dengan harga Rp1 juta. Penjualan saham ini terlebih dulu akan menyasar masyarakat Desa Labangka Barat. Meskipun begitu, masyarakat pun tak bisa mendominasi kepemilikan saham. Pihak BUMDes menetapkan aturan di mana satu kepala keluarga hanya diperkenankan memiliki satu lembar saham saja. Kebijakan ini untuk menghindari adanya aksi borong saham.

“Akan diatur melalui Peraturan Desa (Perdes), total saham yang akan dilepas 3,6 persen ke masyarakat. Pelepasan saham masih penyusunan peraturan desa, kita belum umumkan karena belum selesai perizinan,” imbuh Joko.

Meski belum beroperasi, pengecekan secara rutin selalu dilakukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan terhadap komponen mesin. “Hasilnya terakhir kemarin masih berjalan baik kondisi mesin maupun hasil produksinya,” sebutnya.

Nantinya saat beroperasi, pabrik ini akan membutuhkan 14 orang karyawan. Semuanya akan direkrut dari warga desa setempat.