Ekosistem ekonomi desa ala BUMDes Ngringinrejo, Bojonegoro

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur cukup unik jika dibandingkan di desa lain. Lazimnya, pendirian BUMDes dengan membuat usaha baru sesuai dengan potensi, peluang usaha, dan jenis usahanya tidak menyaingi usaha warga yang ada. Sebaliknya BUMDes Ngringinrejo menggandeng dan mengembangkan usaha komunal warga yang sudah berjalan.

Berdiri sejak 2014 BUMDes Desa Ngringinrejo secara bertahap memiliki tiga lini usaha yakni usaha simpan pinjam, agrowisata, dan pompanisasi. Khususnya usaha agrowisata adalah pengelolaan perkebunan belimbing milik warga yang sudah berjalan sejak era 1980-an.

Agrowisata belimbing Desa Ngringinrejo, wisata desa perkebunan yang berada di pinggir aliran Sungai Bengawan Solo. Luasnya sekitar 20 hektare dan dimiliki oleh 104 warga yang tergabung dalam Kelompok Usaha Tani (Poktan).

Kepala Desa Ngringinrejo, Endang Sri Widati, 53 tahun, menjelaskan keberadaan agrowisata itu selain melejitkan nama desanya di wilayah Bojonegoro dan Jawa Timur juga meningkatkan pendapatan dan memunculkan peluang usaha baru bagi warga. Khususnya pemilik lahan tanaman belimbing.

“Sebelum ada agrowisata petani menjual hasil panen ke tengkulak atau ke pasar di luar Bojonegoro. Sebelumnya harganya sekitar Rp5.000 per kg, setelah ada agrowisata petani jualan langsung di lahan masing-masing kepada pengunjung yang datang dengan harga Rp8.000-Rp12.000 jika sedang bagus,” kata Endang saat dihubungi Lokadata.id, Jumat (22/01/2021).

Endang menuturkan keberadaan BUMDes saat ini adalah warisan kepala desa sebelumnya yang dirintis sejak 2013. Saat itu warga dan pemerintah desa berembuk untuk menanggulangi produksi belimbing yang semakin meningkat, namun harga tak menguntungkan petani saat musim panen.

Setelah sepakat untuk membentuk agrowisata, kemudian dilakukan pendataan jumlah pemilik lahan, jumlah pohon belimbing hingga jenisnya. Keunggulan dari wisata ini adalah keseragaman dan kekompakan pemilik lahan untuk menanam belimbing.

Kesepakatan itu menghasilkan keputusan, agrowisata menjadi lini usaha BUMDes dengan ada pengelola tersendiri dan sistem bagi hasil dengan BUMDes setiap tahunnya. Sedangkan tugas Desa dan BUMDes memenuhi kebutuhan operasional dan fasilitas dasar wisata yang layak seperti pagar, jalan, gazebo, aula, area bermain anak, kamar mandi, dan fasilitas pendukung lainnya.

“Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diberikan lini usaha BUMDes agrowisata ini pada 2019 sekitar Rp17 juta. Bukan itu intinya, dampaknya yang kami kejar. Wisata agro mendatangkan pengunjung, belimbing petani jadi laku, ada usaha parkir yang dibuat warga hingga warung di luar wisata agro,” ujar Endang yang terpilih sebagai kepala desa sejak Desember 2019.

Hal senada juga disampaikan Direktur BUMDes Tirta Abadi, Desa Ngringinrejo, Hari Sulistiadi, 57 tahun, BUMDes sebagai penghubung antara usaha yang sudah ada dan membangun fasilitas pendukung wisata. Baginya tidak mungkin BUMDes membuat usaha tandingan, padahal ada usaha warga yang sudah ada dan stabil, hanya butuh dukungan fasilitas dasar, sistem, dan pengelolaan.

“Proses sampai ke sana tidak mudah. Ini kesadaran bersama. Dengan menjadi bagian dari BUMDes, ada sistem pembagian tugas dan bagi hasil. Menjadi satu dalam satu lembaga membuat kami cepat bergerak dan pencarian dana untuk pembangunan fasilitas dasar wisata, pengelolaan, hingga perawatannya,” kata Hari kepada Lokadata.id, Sabtu (23/1/2021).

Adapun jenis layanan yang ditawarkan agrowisata kepada pengunjung adalah petik langsung buah belimbing segar dari pohonnya langsung. Kemudian area untuk berkumpul bersama keluarga dalam bentuk gazebo, taman bermain anak, dan aula pertemuan hingga area terbuka untuk outbound.

Sementara itu pengelola kawasan agrowisata belimbing, Priyo Sulistyo, 51 tahun, menjelaskan jumlah pengunjung sebelum pandemi Covid-19 mencapai 3.500 pengunjung setiap minggu. Atau sekitar 171.187 pengunjung pada 2019.

Sejak dibuka pada 2014, pengunjung bulanan terbanyak pada tahun 2018 yang mencapai 15.473 pengunjung. Biasanya puncak kunjungan terjadi pada perayaan pergantian tahun dan akhir pekan. Untuk masuk ke kawasan agrowisata belimbing, pengunjung cukup membayar tiket seharga Rp2.000.

Pengunjung agrowisata berasal dari daerah sekitar Kabupaten Bojonegoro seperti Blora, Tuban, Lamongan dan Surabaya. Namun menurut Priyo, pengunjung terbanyak dari desa sekitar di Bojonegoro.

“Sepanjang 2020, jumlah pengunjung turun drastis, sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya. Itu pun kunjungan di masa-masa pelonggran oleh pemerintah,” ujar Priyo, kepada Lokadata.id, Minggu (24/01/2021).

Profil agrowisata belimbing

Dengan adanya agrowisata membuat pemilik lahan makin bersemangat merawat belimbingnya. Bahkan dalam kelompok pemilik lahan membuat terobosan pengembangan varietas belimbing, mulai dari rasa yang manis, kecut, hingga gabungan dari keduanya.

Menurut Priyo, saat ini ada banyak varian buah belimbing yang ditanam. Mulai dari jenis belimbing lokal yaitu belimbing yang ukuran biasa, ada jenis Bangkok Merah, yang ukurannya bisa mencapai ukuran sepatu orang dewasa.

Jika ditotal jumlah pohon belimbing di kawasan agrowisata itu mencapai 9.000 pohon dengan berbagai jenis varietas. Sedangkan jarak tanam pohon belimbing yang satu dengan yang lain sekitar empat meter.

Masa panen rata-rata dari buah belimbing setiap tiga sampai empat bulan. Untuk belimbing jenis Bangkok Merah setiap pohon mampu menghasilkan sekitar satu kuintal dalam setahun atau kurang lebih 500 ton total dalam setahun jika kondisi pohon tidak ada serangan hama.

Ketika musim panen tiba, lanjut Priyo, para petani atau pemilik lahan berjualan di lahan masing-masing. Pengelola agrowisata, kelompok tani, dan BUMDes sebagai wadah besar rutin melakukan koordinasi setiap bulan.

Bahasannya seputar pelaporan jumlah pengunjung, pendapatan tiket, kondisi fasilitas pendukung wisata agro. Jika ada yang rusak atau butuh penambahan, fasilitas pendukung menjadi tanggungan BUMDes, sedangkan perawatan pohon dan lahan tanggung jawab masing-masing pemilik.

“Sekitar 35 persen dari total keuntungan dari tiket pengunjung pengelolaan kami serahkan ke BUMDes. Dana itu diputar untuk pengelolaan, perawatan fasilitas, hingga pengembangan,” kata Priyo lebih lanjut.

Harapan Priyo untuk pengembangan agrowisata ke depan, membuat sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Khususnya pengolahan sampah buah belimbing yang busuk dan sisa-sisa daun pohon. Bahan yang bisa dijadikan produk pupuk organik. Namun dengan luasan agrowisata yang luas, menurutnya membutuhkan sistem dan biaya yang tidak sedikit.

Kendala

Dengan pembagian keuntungan dari kawasan agrowisata itu setiap tahunnya, menurut Hari, masih belum menguntungkan bagi BUMDes. Bagi Hari, pola yang dikembangkan BUMDes adalah ekosistem ekonomi desa terintegrasi untuk jangka panjang.

“Kalau hitung biaya pembuatan dan perawatan jalan, pagar, gazebo, aula, hingga taman bermain anak tidak cukup dengan pembagian keuntungan. Terpenting pengunjung ramai dulu, petani bisa jualan dengan harga layak, dan pengunjungnya nyaman, baru setelah itu ada pengembangan lainnya,” ujar Hari.

Bahkan menurut Hari, BUMDes dan Desa masih nombok untuk anggaran acara festival tahunan syukuran yang kita lakukan di wilayah agrowisata. Biayanya mencapai Rp60 juta sampai Rp70 juta untuk setiap tahunnya.

“Kalau orang mengadakan festival biasanya bayar, malah kami biar agrowisata makin ramai dikunjungi, kami buat secara gratis dan memberi pengunjung makanan gratis saat acara berlangsung. Ya seperti itu namanya bersyukur atas kemajuan yang kami dapatkan,” kata Hari.

Pandemik Covid-19 membuat wilayah agrowisata belimbing harus tutup. Menurut Hari, para petani harus bekerja ekstra untuk menjual hasil panennya hingga di luar wilayah desa. Dia berharap ada bantuan yang fokus dalam pengembangan produk belimbingnya dari pihak pemerintah atau pihak terkait lainnya.

Kepala Desa Desa Ngringinrejo Endang menjelaskan pihaknya sudah lama membuat beberapa jenis produk turunan dari belimbing, seperti sirup dan dodol. Namun masih dijual secara terbatas di area agrowisata.

“Kendala kami adalah untuk riset pembuatan produk sirup dan dodol yang bisa bersaing di pasaran. Selain itu kami belum mampu menghitung berapa lama masa kadaluarsa makanan ketika kami jual di pasaran. Kami masih tahap perbaikan dan pengembangan itu,” kata Endang lebih lanjut.

Staf Dinas Pengembangan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro, Eka Endang Sri Riyanti (Yanti), 49 tahun, mengatakan BUMDes Ngringinrejo adalah salah satu BUMDes yang dianggap berkembang dengan melihat lini usahanya dan dampak yang dihadirkan ke masyarakat.

“Pada 2020, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan anggaran penguatan modal bagi 93 BUMDes di Bojonegoro. BUMDes Ngringinrejo kami masukkan, karena mereka selalu ada inovasi dalam lini usahanya, khususnya bagian agrowisata itu,” kata Yanti kepada Lokadata.id, Jumat (22/01/2021).

Namun Yanti mengakui, dampak Covid-19 membuat usaha BUMDes yang berbasiskan wisata kena dampak terbesar. Harus tutup atau mengikuti ketentuan aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Menurutnya ini menjadi kendala bersama yang akan terus dicari solusinya.

Tahun ini Kabupaten Bojonegoro, menurut Yanti, akan menurunkan bantuan kepada sejumlah BUMDes yang dianggap usahanya terdampak karena Covid-19. Namun cakupan prioritas penggunaan dana itu untuk pembelian hasil pertanian petani, agar sejumlah desa dengan komoditas tani terbebas dari tengkulak.