BUMDes di Buleleng, dari layanan air ke digital

Gede Ganesha, 32 tahun, melihat kalender dan hari itu adalah tanggal 20 Agustus 2020, saatnya dia harus membayar tagihan air bersih. Lima hari lagi jatuh tempo pembayaran, dan dia tak ingin telat lalu terkena denda. Dia mengambil telepon selulernya dan mengakses laman pam.budesaku.id. “Lumayan dendanya, Rp20 ribu per bulan,” kata Ganesha, warga Kelod Kauh, Desa Panji, Sukasada, Kabupaten Buleleng, pekan ketiga Agustus lalu.

Dari laman situs itu, dia mengecek total tagihan pada bulan Juli lalu. Rata-rata sebulan dia menghabiskan air bersih sebanyak 25 kubik. Tagihan yang harus dibayar hanya Rp25 ribu saja. Lewat laman itu pula, Ganesha membayar tagihan air minum. Dia sudah lama membuka tabungan simpan pinjam di BUMDes Bhuana Utama, Desa Panji. Tabungan itu sangat berguna, terutama saat membayar tagihan air minum, cukup saldo tabungannya saja yang dipotong.

“Jadi lebih gampang. Tidak perlu ke BUMDes. Memang sih rumah dengan kantor BUMDes nggak jauh. Tapi kalau terlambat bayar, kan lumayan dendanya. Sekarang lewat aplikasi, lebih mudah,” dia menjelaskan.

Lilik Surya, 29 tahun, warga Perumahan Surya Land, Desa Panji ini baru memanfaatkan layanan pembayaran digital pada Februari lalu. Tadinya Lilik hanya membayar secara manual. Biasanya ia membayar lewat unit toko bangunan, yang lokasinya tak jauh dari rumahnya.

Ia beralih ke pembayaran digital karena kerap lupa membayar tagihan air. “Biasanya kalau sudah dekat tanggal jatuh tempo, baru ingat. Kadang malamnya ingat mau bayar air, besoknya sudah lupa. Akhirnya bayar pakai aplikasi,” ujar Lilik.

Pada awalnya, ia sempat ragu dengan layanan pembayaran digital. Itu sebabnya dia hanya menempatkan saldo Rp100 ribu di tabungan simpan pinjam. Setelah merasa lancar, dia menambahkan lagi dana di tabungannya. “Ya cukup untuk bayar 6 bulan lebih. Sebulan biasanya pakai 20 kubik. Ya paling banyak 30 kubik,” ujarnya.

Lilik pertama kali bermukim di Desa Panji pada tahun 2015 lalu. Kala itu, dia frustasi dengan layanan air bersih di desa tersebut. Air hanya mengalir pada malam hari. Sehingga dia dan keluarga memutuskan memasang sebuah tandon air dengan kapasitas 1.100 liter.

Tarif air bersih saat itu juga sangat murah. Lilik tak ingat secara pasti berapa tarifnya, dia hanya mencatat membayar air tiga bulan sekali, dan tidak lebih dari Rp 10.000. Tapi airnya tidak lancar. Kalau ada gangguan, kata Lilik, lama sekali baru ditindaklanjuti. “Lebih baik mahal sedikit tapi airnya lancar,” ujarnya.

Beberapa tahun berselang, layanan air bersih semakin baik. Bila ada keluhan, petugas langsung memberikan respon. Bila ada pemeliharaan jaringan, pengelola BUMDes juga menginformasikannya melalui media sosial mereka. “Sekarang hampir tidak pernah ada gangguan. Kemarin sempat sih tersendat dua hari. Tapi itu karena ada perbaikan. Waktu itu juga sudah jaga-jaga, tampung air dulu di tandon,” kata Lilik.

BUMDes Bhuana Utama Desa Panji adalah salah satu BUMDes yang tengah berkembang, dan berdiri sejak Desember 2017 lalu. Dalam waktu singkat, badan usaha itu telah berada dalam daftar tiga terbaik di Kabupaten Buleleng. Awalnya BUMDes Panji hanya mengandalkan usaha pengelolaan air bersih.

Cerita Bhuana Utama menjadi BUMDes agak panjang. Tadinya Desa Panji memiliki sebuah badan usaha yang bernama Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) Desa Panji. Hanya saja tata kelola BPAB kala itu kurang profesional. Pemerintah desa memutuskan mengubah BPAB menjadi BUMDes tersendiri. Dana maupun aset yang dikelola BPAB diserahkan pada BUMDes. Kala itu BUMDes menerima peralihan aset dan dana yang dikelola BPAB.

“Waktu itu dana yang kami terima Rp360 juta. Sisanya ada aset senilai Rp1,45 miliar. Itu asetnya macam-macam. Ada bangunan kantor, pipa, termasuk bangunan reservoir juga,” ujar Edy Susena, 35 tahun, Ketua BUMDes Bhuana Utama Desa Panji pada pertengahan Agustus lalu.

Awalnya Edy mengembangkan unit usaha air bersih. Dia menerima limpahan 3.200 pelanggan dari BPAB Panji. Tapi parahnya, sekitar 2.800 pelanggan atau 87 persen pelanggan, tak lancar membayar air. Mereka hanya membayar tiap tiga bulan sekali.

Langkah radikal diambil untuk meningkatkan pelayanan. Pipa air minum yang uzur, diganti secara berkala, sehingga tingkat kebocoran semakin rendah. Tata kelola juga dibenahi.

Langkah paling ekstrim adalah menaikkan denda pembayaran. Tadinya denda hanya Rp2.000 per bulan. Denda kemudian dinaikkan 10 kali lipat menjadi Rp20.000. Upaya itu cukup ampuh menjaga cash flow di perusahaan. Pelanggan lancar membayar tagihan air mereka tiap bulan.

Secara perlahan, sumber mata air terus ditambah. Tadinya BUMDes hanya mengandalkan sumber mata air Muara dan Tirta Kuning di hulu Desa Panji. Keduanya memberikan debit sekitar 25 liter per detik. Kini BUMDes kembali mengelola sumber mata air yang berhulu di Desa Wanagiri. Ketiga sumber mata air itu kini menghasilkan debit 40 liter per detik.

Suplai air yang lancar, akhirnya membuat pelanggan air bersih pun meningkat. Hingga akhir Juli 2020, jumlah pelanggaran air bersih di BUMDes Panji tercatat sebanyak 3.920 sambungan. Latar belakangnya beragam. Ada yang untuk rumah tangga, ada pula yang untuk usaha binatu maupun villa.

“Kalau yang usaha itu beda tarifnya. Untuk rumah tangga itu rata-rata Rp1.000 per kubik. Kalau tarif usaha itu rata-rata Rp1.500 per kubik. Tergantung pemakaian, karena tarifnya progresif,” kata Edy.

Untuk sambungan baru, BUMDes juga memberikan tarif berbeda. Warga yang beralamat di Desa Panji dan dapat dibuktikan dengan KTP, dikenakan tarif Rp1 juta. Sementara bagi yang tidak beralamat di Desa Panji, dikenakan tarif Rp2,5 juta untuk tiap sambungan baru.

“Memang masih ada warga yang belum langganan air bersih pada kami. Itu semua tinggal di Dusun Mekar Sari. Mereka tinggal dekat dengan hulu. Jadi memasang pipa sendiri dari hulu sampai ke rumah mereka,” dia menjelaskan.

Urusan pembenahan air bersih kelar, BUMDes Bhuana Utama pun melakukan ekspansi unit usaha. Mereka melirik usaha simpan pinjam, dan unit toko bangunan, dan juga pembayaran online. Upaya pengembangan itu berhasil menaikkan aset perusahaan. Pada tahun 2019, Bhuana Utama berhasil mencatatkan aset senilai Rp4,5 miliar. Selain itu Bhuana juga menyetorkan dana sebesar Rp107 juta ke kas desa, sebagai pendapatan asli desa.

Sejak awal tahun, Bhuana mengembangkan portal pembayaran secara daring. Awalnya, platform itu hanya melayani pembayaran air bersih. Portal juga melayani penarikan tunai di titik-titik transaksi yang telah ditunjuk oleh BUMDes.

Untuk pembayaran air bersih secara daring, pelanggan harus membuka tabungan terlebih dulu di BUMDes, dan diberi edukasi sistem pembayaran via internet. Selanjutnya, pelanggan cukup membayar melalui portal yang telah disediakan. Tentu saldo tabungan yang tersisa harus cukup untuk melakukan pembayaran.

Apabila saldo tabungan habis, pelanggan bisa segera menabung di lokasi yang telah ditentukan. Di antaranya di kantor BUMDes, unit toko bangunan, serta enam titik lokasi pembayaran yang tersebar di seluruh desa. Keenam titik itu tersebar di Dusun Mekar Sari, Dusun Mandul, Dusun Kembang Sari, Dusun Babakan, Dusun Kelod Kauh, dan Dusun Dauh Pura.

“Kalau kantor BUMDes kan hanya buka Senin sampai Sabtu. Seandainya mau bayar air atau menabung di luar hari itu, bisa di unit toko bangunan. Bisa juga di enam titik lokasi pembayaran lain. Mau menarik tabungan juga bisa,” dia menjelaskan.

Teknologi digital itu pun terus dikembangkan oleh BUMDes. Dalam jangka panjang, portal dirancang untuk melayani ini juga bisa untuk transfer tabungan antar nasabah di unit simpan pinjam. Bahkan malah bisa dirancang dirancang untuk pembayaran non tunai.

“Tinggal scan barcode, sudah bisa. Sekarang masih dalam tahap pengembangan. Mudah-mudahan bisa segera tuntas. Cita-cita kami sih, ini bisa terkoneksi dengan seluruh BUMDes. Kendala kami sebenarnya sinyal saja. Di beberapa tempat di desa kami itu sinyalnya agak jelek,” ujar Edy.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng Nyoman Agus Jaya Sumpena mengungkapkan, saat ini dari 129 desa di Buleleng, belum seluruhnya bisa membentuk BUMDes. Masih ada 8 desa yang belum memiliki BUMDes. Sebetulnya delapan desa itu hendak mendirikan BUMDes tahun ini, tapi kata Jaya Sumpena, pandemi memaksa agenda itu tertunda.

Lebih lanjut dijelaskan, dari 121 BUMDes di Buleleng, hampir sebagian besar memiliki unit usaha. Tercatat ada 92 BUMDes yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari program Gerbang Sadu Mandara (GSM) yang diluncurkan Pemprov Bali empat tahun silam. Kala itu dana GSM memang diutamakan untuk usaha simpan pinjam. Pada 2016 sejumlah usaha simpan pinjam kemudian berubah menjadi BUMDes. Sehingga simpan pinjam kerap menjadi unit usaha pada awal pendirian.

“Seiring berjalannya waktu, BUMDes itu melakukan ekspansi unit usaha. Tergantung karakteristik desanya. Ada yang mengembangkan unit usaha pertokoan, pengelolaan pasar desa, sektor jasa, termasuk pengelolaan sampah juga,” dia menambahkan.

Kini BUMDes di Buleleng, kata Jaya Sumpena, mulai menerapkan teknologi digital. Sejauh ini BUMDes Bhuana Utama dan BUMDes Kartika Lestari telah menjajaki teknologi itu. “Kedua BUMDes ini bekerjasama mengembangkan sistem digital. Utamanya di air minum. Ini juga bisa jadi solusi di masa pandemi. Jadi tatap muka bisa lebih minim. Pembayaran juga bisa dilakukan secara digital,” ujarnya.

Jaya menyebut pengelola BUMDes harus menerapkan teknologi. Manfaatnya banyak, misalnya memudahkan tata kelola pembukuan. Transparansi juga lebih terjamin. Layanan digital, setidaknya bisa diterapkan pada unit simpan pinjam. Dengan teknologi itu, nasabah bisa mengetahui saldo tabungan mereka sewaktu-waktu. “Minimal kan untuk itu. Mudah-mudahan bisa diperluas, seperti di Desa Panji itu. Selain untuk simpan pinjam, untuk bayar air,” kata dia.

Meski begitu, Jaya Sumpena mengatakan ada tantangan besar dalam tata kelola BUMDes. Yakni masalah sumber daya manusia, terutama soal kejujuran pengurus. Sebab BUMDes selalu identik dengan uang. Sehingga dibutuhkan kejujuran dan rasa pengabdian.

Menurut temuan Dinas PMD, ada pengurus BUMDes yang meminjam uang di unit simpan pinjam, tapi tak kunjung mengembalikan. Ada juga yang menggunakan pinjaman fiktif. Akhirnya Dinas itu meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali melakukan audit. Pengurus juga diberikan pembinaan agar tak sampai memicu kerugian.

“Sampai sekarang kami masih bermitra dengan BPKP agar audit BUMDes secara berkala. Biar kami tahu sejak dini permasalahan apa yang muncul. Bisa saja ada kesalahan yang memicu kerugian atas sekadar kesalahan administratif seperti salah posting itu saja,” kata Jaya.