BUMDes Binangun Jati Unggul: Praktik Baik Mengelola Tata Niaga Produk Pertanian

Sejak lama, masyarakat tradisi Indonesia sudah memiliki konsep ketahanan pangan. Mulai basis dari rumah tangga, desa, maupun masyarakat adat. Konsep ini menjadi solusi dalam menghadapi situasi saat itu. Misalnya, saat paceklik, terserang hama, bencana alam, maupun ketika terjadi kerawanan kelaparan.

Konsep ketahanan pangan atau lumbung pangan itu masih lestari dan bertahan di kelompok masyarakat adat Indonesia. Misalnya di masyarakat adat Badui di Banten, kasepuhan pakidulan di Sukabumi, hingga masyarakat dayak di pedalaman Kalimantan. Keberadaan lumbung pangan ini menjadi simbol kesejahteraan suatu masyarakat sekaligus berfungsi sebagai cadangan pangan yang lestari.

Nilai tradisi pengelolaan lumbung pangan ini menjadi contoh yang baik jika dikelola dan dikembangkan di level desa. Lumbung pangan tak hanya dijadikan sebagai simbol kebudayaan saja tapi juga bisa menjadi modal menggerakkan perekonomian desa. Salah satunya mendorong perananan BUMDes untuk mengembangkan tata kelola hasil pertanian desa.

Pengembangan tata kelola hasil pertanian desa memang perlu dilakukan riset, pemetaan potensi, tantangan, risiko, peluang, mata rantai ekonomi, dan kondisi sosiologis dan politisnya. Pendekatan holistik ini menjadi bagian penting bagi BUMDes agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Termasuk dalam mempertanggungjawabkan transparansi sumber daya dana dan menjaga kepercayaan kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Keberadaan BUMDes bisa menjadi strategis untuk terlibat dalam membangun kedaulatan pangan. Terlebih desa di Indonesia masih memiliki sumber daya yang baik. Namun, tentu saja dalam membangun kedaulatan pangan di desa tidak semudah membalikkan tangan. BUMDes perlu memahami kondisi peta pertanian saat ini.

Misalnya soal ketidakpastian harga, sumber daya petani yang semakin menyusut, hingga melindungi kelompok petani dari berbagai ancaman risiko kegagalan panen. Selain itu, BUMDes juga perlu menyusun strategi lain. Misalnya, terkait inovasi produk dan pengembangan marketing produk pertanian. Dua aspek ini pun menjadi bagian dari pekerjaan BUMDes untuk tetap kreatif dalam pengembangan sektor pangan dan pertanian.

Tentu saja menyelesaikan berbagai aspek masalah tata kelola pangan di perdesaan ini tak cukup dibebankan pada BUMDes. Berbagai kelembagaan di pemerintahan desa, lembaga Bulog, koperasi, dan akademisi perlu terjun langsung dan terlibat mengatasi berbagai hambatan ini. Baik mencari solusi mengatasi tata kelola ekonominya, kebijakan mengelola aset tanah desa, kesepakatan harga beli yang saling menguntungkan, hingga inovasi pengembangan produk.

Berbagai langkah dan dukungan ini perlu dibangun secara sinergis agar pembangunan desa bisa menjadi lebih baik. Termasuk turut mendukunga tata kelola BUMDes, manajemen dan pengetahuan, maupun infrastruktur.

Kehadiran BUMDes memang tepat untuk membangun tata kelola pangan perdesaan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Sektor tata kelola pangan menjadi bagian dari usaha BUMDes yang bisa turut mendongkrak pembangunan desa. Termasuk menjaga tata niaga yang melindungi para petani untuk tidak merugi.

Praktik Baik BUMDes Binangun Jati Unggul

BUMDes Binangun Jati Unggul, Kulonprogo, merintis tata kelola beras sejak tahun 2018. Beras adalah komoditas pertanian yang menjadi tulang punggung warga Desa Jatirejo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan BUMDes Binangun Jati Unggul menjadi ujung tombak dalam membangun tata kelola perberasan dan berhasil menjadi penggerak ekonomi desa.

BUMDes ini dipimpin oleh seorang perempuan, Tristi Sintawati yang mengelola usaha hasil pertanian di desanya. Keberadaan BUMDes Binangun Jati Unggul menjadi kunci dalam membangun Desa Jatirejo menjadi desa mandiri dan berbasis pada hasil pertanian. Desa Jatirejo adalah desa yang memiliki sumber daya alam yang istimewa. Termasuk potensi pariwisata berbasis pertanian.

Rintisan usaha BUMDes ini adalah mengelola tata niaga beras sejak tahun 2018. Pemerintahan Desa Jatirejo menyepakati memberikan modal sebesar Rp 38 juta dari usulan modal sebesar Rp 200 juta. Saat itu BUMDes Binangun Jati Unggul memanfaatkan aset lahan desa dan menanam aneka rempah-rempah hingga pisang. Namun bukan untung yang diraih malah kerugian.

“Saat itu minus 26 juta dan bagaimana menjaga kepercayaan pada pemerintahan desa dan masyarakat,” ujar Tristi Sintawati menjelaskan. Tristi Sintawati bukannya mundur dengan kondisi tekanan ini. Ia justru terus mencari jalan agar BUMDes ini bisa bangkit dan menjawab persoalan keuangan.

Di akhir tahun 2018, BUMDes Binangun menyerap gabah kering dari petani seberat 200 ton. Panen ini kemudian mereka setor ke Bulog untuk mendapatkan keuntungan. Beruntung hasil kerjasama dengan Bulog ini memberi jawaban atas masalah keuangan internal BUMDes.

“Saat itu kita untung 400 ribu tapi yang minus 26 juta tertutupi,” ujarnya. Kerjasama dengan Bulog ini memberi pencerahan. Ia kemudian tahu informasi akan harga dan kualitas beras yang bermutu. Informasi ini menjadi langkah awal meningkatkan produktivitas dan kualitas beras yang dikelola oleh BUMDes Binangung Jati Unggul.

Gayung bersambut di tahun 2021. BUMDes Binangun Jati mendapatkan suntikan modal dari pemerintahan pusat senilai Rp 1,4 miliar. Bantuan ini pun diperuntukan untuk membangun infrastruktur seperti bangunan, mesin pengering beras kapasitas 10 ton, mesin penepung, dan mesin kemasan.

“Dana ini juga dipakai untuk pelatihan bersama gapoktan atau kelompok tani,” ujarnya untuk meningkatkan inovasi produk. Mulai dari pengolahan sekam bakar, bekatul, maupun penepungan sebagai nilai tambah dari tata kelola bisnis beras. Tak hanya itu, BUMDes ini pun melengkapi berbagai sertifikasi halal dan izin edar untuk menambah kepercayaan publik.

“Kita juga teliti soal bekatul bareng UGM agar bekatul ini bisa menjadi pangan yang bisa dimakan,” ujarnya. Bekatul ini sarat dengan protein tinggi karena diambil dari kulit ari beras.

Tristi Sintawati punya mimpi; ia ingin pembangunan desanya berkembang. Terlebih saat ini Kulonprogo memiliki bandara internasional dan bisa menjadi pusat kunjungan wisatawan. Ke depan, ia juga akan mengembangkan produk beras unggul sebagai oleh-oleh.

BUMDes Binangun Jati Unggul perlahan menjawab tantangan di desanya. BUMDes ini berhasil membangun sistem tata kelola perberasan. Langkah ini patut diapresiasi mengingat beban dan risiko mengembangkan produk pertanian tidak mudah. Pengelola BUMDes tidak hanya menjawab persoalan aspek bisnisnya saja tapi juga mencari solusi terkait persoalan sosialnya. Misalnya, keberadaan rentenir yang menjadi akses modal bagi petani dan juga sistem ijon oleh tengkulak.

Keberadaan BUMDes juga menjadi sistem bagi para petani untuk mampu mengurangi risiko permodalan dan kegagalan panen. Misalnya, BUMDes diharapkan bisa memberikan modal sekaligus penjamin produk pertanian bagi petani. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah peranan Bulog untuk menghadirkan tata niaga perberasan yang saling menguntungkan.

BUMDes Binangun Jati Unggul terus mengembangkan sayapnya dan telah bekerjasama dengan UGM. Keberadaan kampus ini turut memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajemen BUMDes. Saat ini, program pembinaan dari UGM adalah meningkatkan pengelolaan Resto Bukit Cubung sebagai wisata kuliner, alam, dan pusat perdagangan produk pertanian lokal.

Desa memang menjadi ujung tombak dan harapan pembangunan Indonesia yang lebih lestari dan berakar budaya yang kuat. Peranan BUMDes bisa memetik pelajaran dari nilai-nilai tradisi lumbung desa yang sudah eksis sejak lama. Adaptasi manajemen, tata kelola, dukungan kepada petani, dan kerjasama antarpihak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun desa sejahtera dan mandiri.