Teladan Wahyudi dari Desa Panggungharjo

Sejak terpilih menjadi Kepala Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, pada September 2012, Wahyudi Anggoro Hadi (41 tahun) terbiasa dengan pekerjaan yang bukan tugasnya: membuka pintu dan jendela kantor, menyapu, dan membersihkan kamar mandi. Dia melakukan pekerjaan itu sendiri.

Pukul delapan pagi dia sudah berada di kantor, dan baru pulang lebih dari pukul empat sore. Para perangkat desa waktu itu biasa datang terlambat, dan kadang pulang lebih dulu pada saat jam kerja. Tapi Wahyudi tak sewot, dia juga tak membenci, atau melontarkan sindiran kepada mereka. Dia tetap bekerja dengan gembira. Dia tahu disiplin adalah barang langka di kantor desa yang baru dipimpinnya itu.

Dia ingin mengubah kebiasaan itu. Dia ingin perangkat desa bisa mulai bekerja dengan semangat. Bagi Wahyudi sesungguhnya dia tak punya beban, dia terpilih karena kampanyenya untuk memajukan desa. Bukan dengan politik uang.

"Kondisinya saat itu parah. Saya tidak bisa asal beri perintah kepada perangkat, jika saya sendiri tidak memberikan contoh," kata Wahyudi kepada Lokadata.id pada akhir Mei lalu.

Karena sang kepala desa rajin bersih-bersih sendiri, gosip pun muncul di kalangan warga. Ada yang menganggapnya melakukan pencitraan sebagai pejabat baru. Bahkan kegiatan Wahyudi malah dijadikan bursa taruhan para perangkat desa dan warga. “Sampai berapa lama kira-kira saya sanggup melakukan itu," ujar Wahyudi.

Saat itu dia tak menyalahkan siapapun. Selama kantor desa dan lurah hanya dianggap sebagai tempat mengurus administrasi kependudukan dan yang lainnya, sikap apatis seperti itu pasti akan muncul.

Padahal menurut Wahyudi, sebagai sebuah struktur paling bawah yang mewakili negara, desa bisa melakukan hal lebih dari sekadar administrasi. Desa punya wewenang lewat kebijakannya untuk memajukan semua aspek, semisal mendongkrak perekonomian warga. Selain itu desa juga memiliki tugas mengelola aset untuk kemajuan desa dan warganya.

Gosip taruhan itu kian santer, berapa lama dia akan bertahan bersih-bersih kantor? Tapi Wahyudi tak patah semangat. Dia menjalani tugas-tugasnya dengan konsisten, hingga baru pada tahun ketiga, dia mendapat respek dari perangkat desa meski hanya dari dua orang.

Setidaknya target disiplin dan kebersihan bisa tercapai. Tanpa kinerja baik seperti itu, warga desa tidak akan percaya kepada perangkat desa. Warga juga tak betah ke kantor desa karena kotor. Wahyudi lalu membuat aturan baku bagi perangkat desa sesuai tugasnya masing-masing. Dia membuat aturan yang adil, melakukan analisis jabatan dan kualifikasi untuk memperbaiki kinerja administrasi.

Panggungharjo bukanlah desa sembarangan. Pada 2012, jumlah penduduknya sekitar 25 ribu jiwa. Pendapatan kumulatif warga mencapai Rp86 miliar setiap tahun. Profil penduduknya rata-rata lulusan SMA, ribuan sarjana strata satu, empat profesor, dan puluhan warga bergelar doktor (S3).

"Dengan profil warga seperti itu, jika perangkat desa tidak disiplin dan punya kepercayaan diri dalam melayani warga, pasti tidak akan mendapatkan kepercayaan warga,” kata Wahyudi.

Dia lalu membuat analisa jabatan dari 38 orang total perangkat desa. Kini setiap perangkat memiliki tugas yang jelas. Kualifikasi tugas disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan. Bagi yang ingin karirnya naik tapi pendidikan belum cukup, maka diberikan kesempatan bersekolah. Pada 2015, ada tujuh perangkat desa ditugaskan belajar di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Agar perangkat desa lebih bersemangat, Wahyudi juga memberikan insentif dan tunjangan yang disahkan melalui Perdes (Peraturan Desa). Ruangan kerja ditata dengan konsep terbuka. Dengan demikian warga tahu apa yang dilakukan perangkat desa, dan bisa berbicara langsung untuk layanan yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya.

Akuntabilitas juga penting, karena itu desanya bekerjasama dengan BPKP dalam mengkaji ulang RPJMDesa sebagai bentuk mekanisme pengendalian internal. Transparansi kinerja desa diedarkan lewat lembaga khusus informasi desa dan dikelola warga. Hal itu dilakukan agar warga lebih aktif berpartisipasi dan bias kepentingan elite desa bisa diperkecil. “Desa yang maju bukan hanya dari perangkatnya, juga adanya partisipasi warga di dalamnya,” kata Wahyudi.

Sejak 2013 hingga saat ini ada sebelas lembaga/organisasi desa yang dikelola oleh warga dan masih berjalan untuk semua bidang. Misalnya soal kesehatan warga, ibu hamil, pendidikan untuk program satu rumah satu sarjana, kebersihan dan lingkungan, dan budaya. Tentu saja termasuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam berbagai unit usaha, baik dikerjakan sendiri maupun kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga.

Dari laporan tahunan BUMDes Panggungharjo yang didapatkan Lokadata, sejak 2016 hingga 2019, semua unit usaha mengalami peningkatan pendapatan yakni dari Rp1,3 miliar dan Rp6,2 miliar pada 2019. Semua unit usaha dan bagaimana kontribusinya terhadap PADesa yang diulas dalam tulisan ini.

Sampai saat ini Desa Panggungharjo bertabur prestasi, baik level daerah, nasional, dan juga dari sebuah lembaga di Asean. Salah satunya adalah sebagai desa percontohan dari Kementrian Desa pada 2018, penghargaan The 4th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award di Nay Pyi Taw, Myanmar 2019, dan penghargaan lainnya.

Situs desa Panggungharjo salah satu situs resminya dan aktif dikelola oleh warga hingga karang taruna. Alamatnya bisa diakses di http://www.panggungharjo.desa.id/. Di dalamnya memuat informasi semua hal aktivitas desa Panggungharjo.

Dengan segala capaian itu, Wahyudi masih rendah hati, dengan mengatakan masih belum melakukan banyak inovasi desa. Padahal dalam kondisi pandemi, dia punya ide cemerlang, berupa program digital pasardesa.id. Itu adalah nama situs pasar online desa yang mempertemukan pedagang kelontong, penjual makanan rumahan, dengan pembeli dari desa yang sama. Hal itu dilakukan dalam rangka menghindari pertemuan fisik. Program itu kini bahkan menarik lima desa lainnya di sekitarnya untuk bergabung.

Program lain adalah meluncurkan RPJMDes “new normal” yang menyesuaikan dengan kebijakan penanganan Covid-19. Bekerja sama dengan Kemendes, KPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ, menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 15 Agustus 2020.

Saat ditanya siapa penerusnya, Wahyudi hanya tersenyum. “Para pemimpin baru akan muncul dari puluhan organisasi desa yang dikelola warga itu sendiri,” kata Wahyudi. Dia memperkirakan dengan aktifnya warga dalam aneka program akan tumbuh banyak bibit pemimpin baru. “Saya merasa gagal jika desa ini tidak maju dan tidak ada penerus saya.”

Terpilih kembali untuk periode 2018-2024, Wahyudi merasa masih punya banyak pekerjaan rumah. Dia merasa masih ada yang kurang. Dia masih sering keliling kampung dan mengecek kondisi lini usaha BUMDes desa Panggungharjo. Dia juga masih tak segan untuk turun tangan langsung dalam bekerja.

“Sebelum Covid-19, Pak Wahyudi masih bersihkan sendiri kamar mandi di usaha wisata desa Kampoeng Mataraman,” kata salah satu pengurus BUMDes Panggungharjo.