Strategi BUMDes wisata Banyuwangi hadapi pandemi

Februari 2020, virus corona belum sampai ke Banyuwangi. Saat itu Yatman dan kawan-kawan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lestari, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, kabupaten setempat masih percaya diri. Uang kas 150 juta rupiah digunakan untuk perbaikan infrastruktur destinasi wisata alam lokal andalan mereka, Sendang Seruni.

Namun pria 55 tahun itu tidak menduga, sebulan kemudian pagebluk virus corona itu mulai masuk Jawa Timur. Efeknya seluruh destinasi wisata di Banyuwangi harus ditutup. Rugi sudah pasti. Uang kas menguap begitu saja. Segala mimpi-mimpi seolah sirna. Perbaikan kolam sumber mata air, pembangunan 12 warung baru, gazebo, pos tiket dan lainnya di wisata Sendang Seruni seperti sia-sia belaka.

Uang kas BUMDes terus menipis. Tak ada catatan pemasukan dari unit usaha pariwisata yang menjadi andalan sejak 2015 lalu itu. Di sisi lain, Yatman, sebagai ketua BUMDes juga harus memikirkan puluhan rekan kerja yang harus dibayarkan setiap bulan. Apalagi masuk bulan Ramadan, kemudian Lebaran Idul Fitri. Pusing nianlah si Yatman.

Tapi bukan berarti ia berpangku tangan. Yatman memutar otak, bagaimana caranya agar bisnis tetap jalan, kemudian semua pegawainya tetap bayaran. "Bingung buat bayar karyawan tidak bisa, akhirnya saya cari buruhan," katanya saat ditemui di rumahnya, Jumat (16/10/2020).

"Saat Bansos itu kan ada pembagian lewat Rumah Pangan Kita (RPK) saya gabung buat bantu-bantu, hasilnya untuk bayar teman-teman. Saya kasih Rp500.000 (per orang) untuk bernapas. Ada pendaftaran Prakerja saya daftarkan. Bansos pariwisata terkait sembako, saya ajukan. Yang penting bisa Lebaran," ujarnya menegaskan.

Tidak ambil diam, Yatman kembali atur strategi. Dia memanfaatkan sepinya kunjungan wisata akibat pandemi untuk berbenah. Pemasukan unit usaha di sektor pariwisata yang jadi andalan mulai dari tiket masuk menuju jalur wisata Kawah Ijen, Sendang Seruni, mitra homestay masyarakat, usaha mikro jajanan lokal, diperbaiki secara fisik maupun manajemen. Dia mengibaratkan, ada kesempatan jeda untuk istirahat dan memperbaiki internal unit usahanya.

Wisata belum dibuka, dan saat semua dikerjakan secara virtual, Yatman justru merekrut anak-anak muda terlatih yang lebih paham teknologi informasi. Yatman ingin anak-anak muda ini bisa memperkuat pemasaran pariwisata di era digital.

"Karyawan kami yang sudah dibayar 40 orang. Dulu kami belum punya tim marketing . Kami akhirnya merekrut anak muda yang paham IT dan lain-lain untuk memperkuat marketing. Kami sebagai generasi tua mau menggandeng anak muda berpotensi," ujarnya.

Tiga bulan berlalu, Maret-April-Mei, ternyata membawa berkah tersendiri. Saat semua masyarakat berlindung dari sebaran virus Covid-19 dengan bekerja dan beraktivitas di rumah masing-masing, ternyata pariwisata menjadi harapan yang dirindukan banyak orang untuk dikunjungi. Masuk di bulan Juni, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai membuka destinasi pariwisata dengan kebiasaan baru, yakni mematuhi segala protokol kesehatan mencegah Covid-19. Berbagai simulasi digelar di berbagai destinasi. Siapa yang siap dia akan mendapatkan sertifikasi normal baru.

BUMDes Tamansari yang sudah menyiapkan infrastruktur wisata Sendang Seruni dan memperkuat marketing dengan merekrut anak-anak muda mulai menuai hasil. Tidak disangka, di bulan Juni kunjungan wisata ke Sendang Seruni menjadi urutan ke 5 paling banyak dikunjungi di Banyuwangi.

"Meski pariwisata di buka saat pandemi. Protokol kami awasi dengan ketat. Petugas pakai masker, face shield, thermo gun. Pengunjung wajib pakai masker. Semua aturan protokol kami jalankan," jelasnya.

Bila sebelum pandemi rata-rata pengunjung mencapai 700 orang di akhir pekan. Saat pandemi meski dibatasi dengan kuota tiket online, pengunjung bisa mencapai 800 orang per hari.

"Ini di luar dugaan. Kuota tiket di Sendang Seruni 250 orang per hari. Tapi orang hilir mudik, tidak seharian penuh di sana. Sehingga kalau akhir pekan bisa 700-800 orang," kata Yatman.

Jalur menguntungkan di tengah desa

Destinasi Wisata Kawah Ijen, menjadi yang paling favorit untuk kunjungan wisatawan mancanegara. Pintu masuk menuju Kawah Ijen berada di Desa Tamansari. Potensi dari popularitas destinasi tersebut yang membuat BUMDes Ijen Lestari lahir, berkembang dan bermanfaat bagi ketahanan ekonomi masyarakat. Mayoritas penduduk di Tamansari, 60 persen merupakan petani kopi. Sisanya bekerja sebagai petani pangan, penambang belerang, sapi perah, dan sektor swasta maupun formal.

Melihat peluang tersebut, unit usaha pertama di sektor pariwisata yang pertama dikelola BUMDes Tamansari yakni tiket masuk ke jalur wisata Kawah Ijen pada tahun 2015. Berbekal legalitas pendirian BUMDes dari Peraturan Desa (Perdes), pada 24 Desember 2014 para pengurus memberanikan diri untuk menarik biaya tiket masuk ke jalur wisata Kawah Ijen. Saat momen liburan tahun baru 2016, BUMDes menyiapkan modal 5 juta untuk mencetak tiket manual.

"Desember itu momen tahun baru. Akhirnya kita pinjam uang 5 juta buat tiket saja. Belum e-ticketing, masih manual. Waktu liburan tahun baru, sudah lumayan. Tiket terjual 15 ribu, kali 3 ribu, dapat 45 juta. Semangat kita," kata Yatman mengingat.

Meski diuntungkan sebagai desa yang menjadi pintu masuk wisata Kawah Ijen, unit usaha tiket masuk tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak protes dari masyarakat, wisatawan maupun pejabat.

"Tapi masih banyak pro kontra. 'Saya dulu tidak bayar, sekarang bayar'. Kritik di media sosial dan langsung. Bahkan staf kepresidenan lewat sini gebrak gebrak meja. Dasar kami Perdes. Kami wilayah penyangga. Kami masak hanya nonton," kata Yatman.

Usaha ticketing, jadi pembelajaran berharga. Perdes akhirnya diperkuat, menggandeng perusahaan asuransi sosial untuk jaminan jiwa bagi wisatawan ke Kawa Ijen. Jalur menuju wisata Kawah Ijen memang rawan dan sering terjadi kecelakaan akibat rem blong.

"Akhirnya tahun 2016 ada perubahan Perdes yang disempurnakan. Sidak DPR sudah. Justru dengan adanya ini, jadi acuan. Tiket kami berasuransi jiwa, karena ini kawasan rawan kecelakaan," jelasnya.

Tidak hanya tiket jalur masuk ke Kawah Ijen, homestay milik masyarakat akhirnya juga tumbuh. Ada 52 homestay yang dikelola masyarakat Desa Tamansari. Warga merenovasi kamar-kamar di rumahnya masing-masing untuk menjadi layak disewakan. Ada yang membangun lagi di belakang rumah, ada juga yang menjadi satu dengan rumah masing-masing. Warga yang mulanya hanya mengandalkan pendapatan dari menambang, bertani dan lainnya akhirnya mendapat pemasukan tambahan.

"Semua homestay di Tamansari sudah terangkul BUMDes. Kalau ada masyarakat yang minat bikin homestay, pasti komunikasi dengan BUMDes. Syaratnya cukup setor Kartu Tanda Penduduk (KTP) sama Kartu Keluarga (KK)," ujarnya.

BUMDes hanya meminta bagian 10 rupiah dari setiap transaksi sewa kamar senilai 150 ribu rupiah. BUMDes kemudian membantu pemasaran, akses bantuan dan pelatihan, seperti penguatan bahasa asing kepada setiap pemilik homestay. Keberhasilan strategi BUMDes bersama desa inilah yang mengantarkan Desa Tamansari menjadi desa wisata terbaik dalam kategori pemanfaatan jejaring bisnis dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi pada 2017 silam.

Keuntungan meningkat saat pandemi

Terdapat beberapa unit usaha BUMDes Desa Tamansari di sektor pariwisata. Pendapatan tertinggi dihasilkan oleh unit usaha tiket jalur pintu masuk ke wisata Kawah Ijen. Pada tahun 2016 hingga 2018, biaya tiket masuk masih sebesar tiga ribu per orang. Tahun 2016 pendapatan total selama setahun mencapai Rp518.062.000 dengan 172.687 pengunjung. Pada 2017, pendapatan menurun menjadi Rp486.096.000 dengan 162.032 pengunjung. Pendapatan kembali meningkat menjadi Rp638.370.000 pada 2018, dengan 157.356 pengunjung.

Yatman mengatakan, jumlah kunjungan wisata di destinasi wisata Kawah Ijen, trennya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menurutnya terjadi karena semakin banyaknya destinasi wisata lain yang tumbuh di Banyuwangi. Kendati demikian, ticketing di jalur masuk Tamansari tidak bisa menjadi acuan kunjungan wisatawan ke Kawah Ijen. Karena jalur tersebut juga menghubungkan destinasi wisata lain seperti Gunung Ranti dan beberapa destinasi di kawasan Kabupaten Bondowoso.

"Meski turun, tapi masih mendominasi dan jadi yang paling diminati wisatawan mancanegara. Ijen juga dua pintu, Banyuwangi sama Bondowoso,"katanya.

Tidak hanya berpangku pada unit usaha tiket jalur masuk ke Kawah Ijen, BUMDes Tamansari juga mencari alternatif, dengan menguatkan wisata lokal di desa, yakni Sendang Seruni. Baru di tahun 2019, Sendang Seruni yang mulanya murni dikelola masyarakat, saat ini turut melibatkan BUMDes untuk mengelola. Pertama dibuka, wisata Sendang Seruni sudah menghasilkan Rp67.920.000 dengan 13.584 pengunjung.

Sementara di tahun 2020 saat di masa pandemi, sudah mendapatkan pemasukan Rp 154.370.000, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang senilai Rp 67.920.000. Meski di tahun 2020, tidak ada data pemasukan di bulan Maret, April dan Mei karena wisata tutup akibat pandemi. Sementara ticketing jalur wisata Kawah Ijen di tahun 2019 Rp 612.855.000 dan di tahun 2020 turun drastis Rp 271.020.000 hingga Bulan Oktober.

"Wisata Sendang Seruni, Juni buka seminggu, Juli per bulan 30 juta. Bulan Agustus 27 juta, September 25 juta karena ada pesaing wisata buatan (di luar BUMDes), tapi ditutup karena belum penuhi protokol. Dan Sendang Seruni naik lagi pengunjungnya. Hari biasa, paling 100 orang. Senin libur total. Kalau akhir pekan Jumat, Sabtu, Minggu bisa 700-800 orang," katanya.

Sementara total pendapatan dari tahun 2015-2020, di tiga unit usaha paling utama mulai dari tiket jalur masuk Kawah Ijen, Wisata Sendang Seruni dan Taman Terakota mencapai Rp3.162.935.000. Pendapatan tersebut, kata Yatman tidak sepenuhnya masuk ke BUMDes, tetapi dibagi dengan pengelola unit usaha dengan 30 persen BUMDes dan 70 persen pengelola.

Sama dengan Sendang Seruni, awalnya dikelola masyarakat, karena kekuatan kelompok masyarakat terbatas, terutama dana, akhirnya mau bergabung dengan BUMDes untuk mendukung skema 30:70. Sementara ticketing, pemerintah desa mendapat 40 persen untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) dan 60 persen untuk BUMDes.

BUMDes, kata Yatman juga memberi pemasukan ke desa setiap bulan senilai 3,5 juta rupiah pada 2020. Jumlah tersebut terus meningkat dibanding tahun sebelumnya.

"Sudah diatur, 40 persen jadi PADes. Karena masih rintisan, sehingga ada toleransi, semampunya. Pada 2015, 1 juta per bulan. Pada 2017, dinaikan menjadi 1,5 juta. Kemudian pada 2018, menjadi2 juta, 2019 menjadi 2,5 juta, lalu pada 2020 kami mampu 3,5 juta," ujarnya.

Tidak hanya untuk PADes, BUMDes juga memberikan bantuan sosial rutin ke kegiatan sosial masyarakat. "Kami dukung pendanaan pengajian desa 6 bulan sekali, kemudian 10 masjid, tiap bulan 1 jutaan. Tidak hanya ke desa. Penyediaan masker, seperti untuk orang punya hajat," jelasnya.

Mengembangkan unit usaha lain

Selama pandemi, ada berkah lain yang tidak terduga. Berbagai bantuan justru mengalir dari pemerintah daerah, pusat maupun sektor swasta untuk penguatan unit usaha. Yatman mengatakan, dia tidak ingin cukup puas hanya mengandalkan pemasukan dari ticketing jalur pendakian Kawah Ijen. Berbagai bantuan akhirnya masuk, memperkuat unit usaha lain di sektor pariwisata dan di luar itu.

"Di masa pandemi, banyak kucuran bantuan. Sendang Seruni ini yang jadi booming, dilirik Dinas Pariwisata. Sebulan lalu dapat bantuan pelatihan 200 juta, Bappeda 50 juta. Semua mengalir ke (wisata) Seruni, karena belum sempurna memoles. Kita fokus ke sana," katanya.

Sejauh ini, kata Yatman, Pemerintah Desa Tamansari juga mendukung pengembangan BUMDes. Tiap tahun desa memberikan dukungan finansial senilai Rp 50 juta per tahun dari APBDes. Desa juga memberikan bantuan fisik seperti pembangunan guest house senilai Rp 350 juta.

"Desa sangat mendukung, tapi kalau modal masih menyesuaikan. Sebetulnya tanpa penyertaan modal, kami sudah sanggup mandiri. Tahun 2016, desa memberi bantuan senilai 350 juta berupa guest house. Kalau nominal bantuan uang maksimal 50 juta per tahunnya," jelasnya.

Selain itu, bantuan dari perbankan juga mengalir, mulai dari BCA, BRI, BNI dan Bank Indonesia. Upaya tersebut juga terbantu dengan kondisi pemerintah desa yang sedari mula sudah menjadi percontohan penerapan smart kampung. Sebuah sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara online antara desa, kecamatan dan dinas-dinas.

"Di sisi lain peran pemerintah kabupaten, kami dijadikan desa studi, mungkin karena kesiapan. Sehingga banyak desa atau kabupaten lain yang berkunjung. Kemarin saja 180 kepala desa dari Kabupaten Sampang juga ke sini, baru bulan kemarin. Mereka studi ke desa, lalu kami tawarkan paket destinasi wisata," jelasnya.

Tahun 2019, Kementerian Desa juga memberikan bantuan program Inovasi Inkubasi Desa, senilai Rp 1,2 Miliar. "Kami bangun infrastruktur, sarana kopi, lapangan futsal," katanya.

Tahun 2021, BUMDes Tamansari juga bakal melirik sektor pertanian dan perkebunan kopi. Sebanyak 60 persen masyarakat Tamansari menjadi petani kopi, sementara untuk penjualan masih bergantung pada tengkulak. BUMDes juga akan mengembangkan pertanian organik, terdapat 10 hektar pertanian organik beras merah yang butuh mendapat edukasi.

"Kita ingin memutus mata rantai itu, caranya komunikasi dengan petani kopi. Perkuat SDMnya, baru ke market. Kita benahi kualitas kopinya dulu. Saya 28 tahun bergelut di perkopian, di perusahaan perkebunan. Jadi saya paham bagaimana kopi yang produktif dan bagus," ujarnya.

"Di Desa Tamansari juga ada kelompok tani beras merah organik. Kami meliriknya, terkait dengan penyediaan pupuk organik, kalau selama ini masih didukung kelompok pihak ketiga," imbuhnya.

Memberi manfaat dan menjaga kepercayaan publik

Yatman dan pengurus BUMDes Tamansari sadar, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka sangatlah penting, terutama persoalan manajemen keuangan. Sekali tidak percaya, maka publik bisa menarik diri dari dukungan. Dari situ, Yatman selalu mengedepankan berapa dampak ekonomis bagi masyarakat dari setiap unit usaha yang mereka jalankan.

Soal keuangan, Yatman tidak mau ambil resiko, mereka mencoba setransparan mungkin kepada masyarakat. Akhir bulan November 2020, BUMDes Tamansari bakal membuka data secara online khusus untuk warga Tamansari.

"Cara jaga kepercayaan publik, kami berusaha transparan. Kemarin dapat pelatihan dari UGM. Punya gagasan lewat Kementerian Desa, terkait manajemen keuangan. Masyarakat taunya BUMDes banyak duit. Justru adanya pandemi, banyak anak akademisi. Dinas support BUMDes. Manajemen akuntansi berbasis online. Jadi semua bisa melihat. Sekarang masih proses, akhir bulan November selesai. Masyarakat Tamansari akhirnya bisa melihat bagaimana manajemen keuangan BUMDes," paparnya.

Kepala Desa Tamansari, Rizal Sahputra menambahkan, pemerintah desa mendukung dari segi regulasi dan turut menjaga agar BUMDes terus bermanfaat bagi masyarakat. Perputaran uang di BUMDes tahun 2019, kata Rizal sudah mencapai Rp 1,8 miliar. Namun penghasilan bersih tidak lebih dari Rp 100 juta.

"Tapi dengan adanya BUMDes sehingga ada perputaran uang di masyarakat senilai Rp 1,8 miliar," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah desa juga melarang BUMDes untuk menguasai unit usaha dari aset pemerintah desa maupun potensi destinasi wisata. Unit-unit usaha tersebut harus melibatkan kelompok masyarakat. Sementara BUMDes mendukung secara modal, pengembangan SDM maupun pemasaran.

"Kami larang BUMDes menguasai secara langsung unit-unit usaha. Jadi setiap unit, pasti ada kelompok-kelompok masyarakat. Tujuan kami ekonomi berdampak ke masyarakat. Jadi ada masyarakat, kelompok masyarakat, BUMDes, dan pemerintah desa. Intervensi kami adalah peningkatan kapasitas ke unit, infrastruktur, edukasi administrasi, marketing dan pengembangan. Kekuatan kami harapannya di masyarakat," katanya.

Pemerintah desa sendiri, kata Rizal, tidak langsung menarget pembagian pendapatan dari BUMDes untuk PADes sebesar 60 banding 40 persen. Pihaknya menyesuaikan dengan kekuatan BUMDes dan lebih mengutamakan penguatan unit usaha yang lebih berdampak ke masyarakat. Dari situ pihaknya menargetkan ada unit usaha baru setiap tahunnya dan bisa menyerap tenaga kerja baru.

"Sejak 2016, support kita kurangi, karena kami nilai bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tahun 2019, dari penyertaan modal sekitar 40 jutaan. Kita support regulasi, sekiranya terkait BUMDes, turunan ekonomi, kerjasama dengan pihak ketiga, komunikasi dengan kementrian dan lainnya. Jadi tidak hanya soal uang," jelasnya.

"Harusnya 60-40, jadi kita tetapkan nominal 3,5 juta rupiah. Sebenarnya bisa, tapi lebih ke bagaimana agar bisa berdampak ekonomi kepada masyarakat.Dan target kita setiap tahun harus ada unit usaha baru, dan ada penambahan tenaga kerja dari masyarakat," tambahnya.

Salah satu pemilik homestay di Licin, Sony (28) mengatakan, keberadaan BUMDes selama ini membantu untuk akses pelatihan, manajemen hingga pemasaran. Belum lagi Sony juga sering mendapatkan program bantuan dari pemerintah melalui BUMDes.

"Menurutku sangat membantu karena homestay yang masih di bawah naungan BUMDes dapat tamunya dari BUMDes sendiri. Dan juga masalah bantuan dari pemerintah, kementrian, dinas sosial dan lainnya, kami dapat prioritas utama. Karena sudah jelas data anggota yang terdaftar di BUMDes," kata Sony.