Pendidikan di Papua: Untuk mengakses saja sulit
Hasil olah data Potensi Desa (Podes) 2019 memperlihatkan masih ada ribuan desa/kelurahan di Papua yang fasilitas pendidikan dasarnya tak memenuhi SPM.
Tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Begitu kira-kira bunyi Pasal 31 UUD 1945. Akan tetapi di Papua, standar pelayanan minimal pendidikan dasar masih juga belum terpenuhi.
Standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah daerah. Adapun SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Salah satu indikatornya, ada sekolah yang bisa dijangkau siswa dengan berjalan kaki dari rumah. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maksimal 3 kilometer, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs 6 kilometer.
Faktanya, hasil olah data Potensi Desa (Podes) 2019 memperlihatkan masih ada ribuan desa/kelurahan di Papua yang fasilitas pendidikan dasarnya tak memenuhi SPM.
Nyaris 30 persen SD di Papua sulit diakses. Untuk mencapainya siswa harus menempuh jarak lebih dari 3 kilometer.
Ada gap yang sangat jauh jika membandingkan penerapan SPM. Dibandingkan dengan Sumatra, misalnya, "hanya" 1 persen akses SD sederajat di desa/kelurahannya tidak memenuhi standar.
Untuk siswa SMP (Visual 2), akses bahkan lebih menantang. Hampir setengah fasilitas belajar SMP sederajat di desa/kelurahan di Papua jaraknya lebih dari 6 kilometer.
Meski tak sejauh SPM tingkat SD sederajat, tetap saja selisihnya besar dengan wilayah lain. Di Kalimantan misalnya. Hanya sekitar 16 persen desa/kelurahannya yang tidak memenuhi standar dari aspek jarak.
Alhasil, pembangunan pendidikan di Papua belum bisa dinikmati secara merata oleh semua penduduk. Penyebabnya ada banyak faktor.
Mereka yang hidup di daerah perdesaan aksesnya lebih sulit ketimbang penduduk di perkotaan. Sebab, sarana jalan dan transportasi yang tak mendukung.
Sama halnya dengan penduduk di wilayah pesisir yang cenderung punya akses fasilitas pendidikan lebih baik daripada penduduk yang bermukim di wilayah pegunungan.
Belum lagi, sarana dan prasarana sekolah memang lebih banyak berada di perkotaan. Padahal, mestinya negara harus hadir memberi pendidikan, di perdesaan sekalipun.
Sudah akses sulit untuk belajar di sekolah, pembelajaran jarak jauh pun tak memungkinkan bagi sebagian besar siswa di Papua. Di tengah pandemi, 54 persen dari 608 ribu pelajar di Papua tetap tak bisa mengenyam pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (PPAD) Papua, Christian Sohilait mengungkap, mereka tak terjamah sinyal televisi, radio, apalagi internet.
Sebanyak 14 Kabupaten bahkan tidak menerapkan pembelajaran jarak jauh. Keempat belas daerah itu adalah Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Asmat, Boven Digoel, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Raya.
”Tidak semua orang tua mampu membeli paket data internet, komputer, ataupun telepon seluler. Mayoritas warga di 14 daerah ini bermata pencarian sebagai petani,” tutur Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua, Adrian Howay dikutip Kompas.
Pada bulan Mei 2020, daerah-daerah tersebut masih termasuk daerah zona kuning Covid-19. Artinya, belum ditemukan kasus positif Covid-19. Karena itu, LPMP lalu merekomendasikan agar sekolah tetap menerapkan belajar tatap muka, dengan protokol kesehatan sesuai aturan.
Namun, atas pertimbangan kurva kasus Covid-19 yang masih cenderung naik di Papua, usulan tersebut belum bisa diwujudkan. Dinas PPAD hanya bisa mengupayakan pemanfaatan televisi dan radio, juga mendistribusikan bahan ajar untuk pembelajaran jarak jauh.
